DJP Memastikan Tidak Ada Tempat Di Luar Negeri Untuk Menghindari Pajak

DJP Memastikan Tidak Ada Tempat Di Luar Negeri Untuk Menghindari Pajak

Konsultan Pajak Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak RI berhasil memenuhi syarat untuk melakukan pertukaran informasi data perpajakan. Sekurang-kurangnya terdapat 4 persyaratan yang telah diajukan dalam Automatic Exchange of Information (AEol)

  1. Menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2017 mengenai pertukaran informasi keuangan
  2. Mengikuti perjanjian internasional
  3. Sistem Informasi dan Teknologi dan
  4. Serta memiliki kemampuan tata kelola dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan data.

“Di mata dunia, ternyata perpajakan Indonesia sudah setara dengan Jepang, bahkan Indonesia menjadi leading dalam perpajakan di ASEAN” ucap John Liberty Hutagaol selaku Direktur Perpajakan Internasional, Ditjen Pajak.

Tidak hanya itu saja, Indonesia juga memiliki komitmen untuk ikut serta dalam BEPS(Base Erosion and Profit Shifting) Package hasil inisiasi negara-negara G20 dan negara anggota dari OECD dalam rangka mencegah terjadinya penghindaran pajak.

Ada pun aksi 15 BEPS tersebut berhubungan dengan topic harga transfer mengenai penyelarasan harga transfer yang terdapat pada aksi 8-10 serta aksi 13 mengenai dokumentasi harga transfer.Tanah air sebagai salah satu bagian negara G20, melalui Ditjen Pajak berkomitmen untuk meratifikasi BEPS dalam peraturan perpajakannya.

Untuk langkah awal dari penerapan aksi BEPS, Indonesia sepenuhnya akan mengadopsi 3 tingkat dokumentasi dari harga transfer dengan cara meratifikasi aksi 13 BEPS dari penerapan PMK No. 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Doumen serta informasi tambahan yang harus disimpan oleh WP yang telah melakukan transaksi dengan beberapa pihak yang memiliki hubungan istimewa serta tata cara pengelolaannya yang sudah diberlakukan sejak Desember 2016.

Beliau pun mengatakan jika sebagian besar negara yang tergabung dalam G-20, Indonesia memiliki komitmen untuk dapat mengimplementasikan 4 minumum BEPS Action Plan khususnya untuk BEPS Action 13, Indonesia berhasil mengimplementasikannya dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 213/PMK.03/2016, per 29/PJ.2017.

Muhamad Fajar Putranto yang menjabat sebagai Managing Partner TaxPrime mengatakan jika seminar ini memiliki tujuan untuk dapat menyelaraskan pemahaman dalam hal penyusunan dokumentasi dari harga transfer di antara DJP dengan wajib pajak jadi dokumentasi atau materinya telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang masih berlaku dan efektif untuk mencegah terjadinya sengketa perpajakan.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *